SENANGPOKER AGEN POKER TERPERCAYA - Pemerintah Korea Utara (Korut) memang punya cara sendiri untuk bisa membuat roda perekonomian negaranya tetap melaju. Tak jarang, cara yang dilakukan oleh pemerintah Korea Utara ini pun sangat berbeda dengan negara-negara pada umumya.
Rezim Kim Jong Un disebut-sebut telah mengirimkan puluhan ribu warganya ke luar negeri untuk dijadikan budak. Pernyataan tersebut disampaikan oleh kelompok hak asasi manusia (HAM) asal Korea Selatan (Korsel).
Berdasarkan data yang dihimpun oleh organisasi HAM yang berbasis di Seoul tersebut, sekiranya ada 50 ribu warga Korea Utara yang dikirim ke Rusia untuk menjadi budak. Sebagaimana dimuat Daily Mail, Rabu (26/7/2017), pengiriman tenaga kerja ini bukan tanpa alasan. Nantinya Pemerintah Korut akan memotong upah mereka sebanyak 90 persen dan dijadikan sumber pendapatan negara.
Upah yang dipotong digunakan untuk rezim Kim Jong-un dan keperluan belanja negara. Sebagian besar pendapatan 'gelap' itu juga digunakan untuk membiayai proyek Nuklir Korea Utara.
Penduduk Korea Utara yang dikirim ke luar negeri ini mendapat upah yang sangat kecil. Setelah dipotong pemerintah, pekerja Korea Utara di Rusia hanya menerima upah sekitar US$ 841 per bulan atau sekitar Rp 11,24 juta (asumsi kurs Rp 13.324 per dolar AS). Angka tersebut jauh dari jumlah pembayaran yang seharusnya mereka terima.
Setengah gaji mereka akan disita oleh partai penguasa yaitu Partai Pekerja Korea. Kemudian bos proyek kontruksi, tempat di mana biasanya orang Korut bekerja akan memotong gaji mereka lagi sebanyak 20 persen. Mereka yang dikirim ke Rusia diperkirakan menghasilkan US$ 120 juta per tahunnya untuk menghidupi Pemerintah Korut.
"Pemerintah Korea Utara mempertahankan kontrol ketat atas pengambilan keuntungan dari pekerja mereka. Dalam beberapa kasus mereka mungkin mengambil 90 persen dari upah para pekerja. Ini sebenarnya adalah masalah yang telah lama terjadi," ujar Direktur Program Kebijakan AS-Korea, Scott Synder.
Selain Rusia, Oman adalah salah satu dari beberapa negara Timur Tengah yang disebutkan menjadi tuan rumah bagi para pekerja paksa dari Korea Utara.
Menurut Laporan Radio Free Asia (RFA), sejumlah negara lain di kawasan itu yang menerima para pekerja paksa Korut adalah Kuwait, Uni Emirat Arab, Qatar, dan Libya.
Para pejabat Korea Utara seringkali diciduk di negara-negara ketiga ketika sedang kembali ke Pyongyang untuk membawa penghasilan para pekerja paksa.
Para pekerja paksa yang dipulangkan membawa sedikit uang yang diperoleh di situs konstruksi Oman. Uang itu diduga sebagai bagian kompensasi yang boleh mereka simpan, sedangkan sebagian besar dilaporkan diambil oleh pemerintah Kim Jong-un.
Secara keseluruhan, pengiriman tenaga kerja Korea Utara ke luar negeri berkisar pada angka 50 ribu, demikian menurut suatu perkiraan pihak Korea Selatan. Dari para pekerja itu, rezim Kim Jong-un meraup hingga US$ 300 juta atau sekitar Rp 3,99 triliun setiap tahun.
0 comments:
Post a Comment